EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN KEJAHATAN CYBERPORN ANAK MELALUI APLIKASI TELEGRAM DI INDONESIA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan aplikasi Telegram sebagai media komunikasi digital. Namun, fitur privasi yang tinggi, kapasitas grup yang besar, serta kemudahan berbagi file pada Telegram juga membuka peluang penyalahgunaan untuk penyebaran konten pornografi anak (cyberporn). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menindak kejahatan cyberporn anak melalui aplikasi Telegram di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi anak melalui Telegram dapat dikenakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE berfungsi sebagai lex specialis dalam penanganan tindak pidana cyberporn karena secara khusus mengatur distribusi dan transmisi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti penggunaan enkripsi, anonimitas pengguna, kemudahan penghapusan data digital, serta keterbatasan alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kerja sama dengan penyedia platform digital, serta optimalisasi pengawasan ruang siber guna memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dari ancaman kejahatan cyberporn.